BAB 8: SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

 

A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah

Landasan konstitusional lengkap (Pasal 33 UUD 1945):

• Ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
• Ayat (2): cabang produksi penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
• Ayat (3): bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
• Ayat (4): prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian

Penafsiran Bagir Manan: Pasal 33 mencerminkan cita-cita konsisten pimpinan negara tentang susunan ekonomi bangsa. Fuad Bawazier menyebutnya menganut "pasar terkendali" — alokasi sumber daya ditentukan prinsip keberpihakan dan pemerataan, berbeda dari kapitalisme yang berbasis efisiensi murni.

Sisi fiqh muamalah: kajian kontemporer memetakan struktur BUMN pasca-reformasi (BP BUMN, holding-holding BUMN, direksi) ke dalam dua doktrin fiqh siyasah:

• Wilāyah 'āmmah — kewenangan umum yang didelegasikan negara, tetap dalam bingkai akuntabilitas
• Wilāyah khāṣṣah — kewenangan khusus/terbatas pada lingkup tertentu

Kaidah ushul yang mengikat keduanya: taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah — setiap kebijakan penguasa/negara sah hanya jika bersyarat kemaslahatan publik. Titik temunya: konstitusi dan fiqh sama-sama menolak penguasaan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan segelintir elite, dan menuntut negara hadir sebagai penjamin distribusi yang adil.

B. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional dan Relevansinya dengan Syirkah Islam

Sejarah gagasan: Muhammad Hatta mulai merancang konsep ekonomi berbasis keswadayaan sejak 1906 setelah melihat perkembangan koperasi di Eropa; pemikiran ini kelak melahirkan rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Dasar hukum: UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian — koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-seorang/badan hukum koperasi, berlandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan. Tujuannya memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus membangun tatanan ekonomi nasional menuju masyarakat adil-makmur berlandaskan Pancasila.

Prinsip-prinsip koperasi (mengacu Kongres International Cooperative Alliance 1995): keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU sebanding jasa usaha masing-masing anggota, balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar-koperasi.

Relevansi dengan syirkah Islam:

• Secara bahasa, syirkah/musyarakah berarti al-ikhtilath (percampuran) — bercampurnya dua harta atau lebih tanpa dibedakan kepemilikannya
• Secara istilah, syirkah adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama (profit & loss sharing)
• Dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah (KSPPS/BMT), koperasi syariah menerapkan akad mudharabah(pemilik dana–pengelola dana), musyarakah (kerja sama modal bersama), dan murabahah (jual-beli dengan margin disepakati)
• BMT (Baitul Maal wat Tamwil) menyatukan fungsi tamwil (komersial) dan maal (sosial, penghimpunan zakat-infak), menjadikannya lembaga ekonomi Islam yang inklusif-berkeadilan sekaligus contoh nyata sinergi koperasi dan syirkah

C. BUMN, Usaha Swasta, dan Koperasi: Tata Peran dalam Bingkai Syariah dan Pancasila

Konsep trisektor ekonomi Pancasila (Mubyarto, Sri Edi Swasono) menegaskan tiga unsur penting tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan:

Pilar	Bentuk Badan Usaha	Fungsi Utama
Sektor Negara	BUMN	Melayani & meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil tetap mengejar keuntungan wajar untuk keberlanjutan usaha
Sektor Swasta	BUMS	Efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan; dibatasi agar tak menguasai hajat hidup orang banyak secara monopolistik
Sektor Koperasi	Koperasi	Basis ekonomi kerakyatan, gerak dari-oleh-untuk anggota

Ciri etik Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto yang relevan untuk tata peran tiga pilar ini:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial (bukan motif laba semata)
2. Ada kehendak kuat mewujudkan pemerataan sosial-ekonomi
3. Prioritas pada nasionalisme ekonomi — perekonomian nasional yang kuat dan mandiri
4. Koperasi tetap sebagai soko guru
5. Keseimbangan jelas antara sentralisasi (peran negara/BUMN) dan desentralisasi (ruang swasta dan koperasi)

Dalam bingkai syariah, pembagian ini dapat disandingkan dengan wilāyah 'āmmah (ranah negara atas sektor vital) dan wilāyah khāṣṣah (ranah swasta/koperasi), dengan syarat ketiganya sama-sama tunduk pada larangan zalim dan prinsip maslahah 'āmmah.

D. Industri Halal sebagai Titik Temu: Peluang Strategis Nasional

Dasar hukum: UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), disahkan 17 Oktober 2014. Poin-poin kunci:

• Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi/biologi, hingga barang gunaan seperti tas dan pakaian)
• Dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, berwenang merumuskan kebijakan JPH, menetapkan standar, serta menerbitkan/mencabut sertifikat halal
• Proses sertifikasi melibatkan sinergi BPJPH (administratif), Lembaga Pemeriksa Halal/LPH (audit lapangan), dan Majelis Ulama Indonesia/MUI (penetapan fatwa halal melalui Sidang Fatwa)
• Sertifikat halal berlaku 4 tahun dan wajib diperbarui; sejak 17 Oktober 2019 sistem berubah dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory)
• Sempat muncul sengketa kewenangan: LPPOM MUI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas peralihan kewenangan sertifikasi dari MUI ke BPJPH

Capaian dan potensi: Indonesia naik dari peringkat ke-10 (2020) menjadi peringkat ke-2 dunia (2022) dalam Global Islamic Economy Indicator. Aset perbankan syariah tumbuh 9,07% (melampaui bank nasional 8,9%), dana pihak ketiga bank syariah tumbuh 10,41% (vs 8,43% bank nasional). RPJMN 2025–2029 menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian Asta Cita/Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan tiga pilar penguatan: rantai nilai industri halal, efektivitas kelembagaan, dan infrastruktur pendukung.

E. Tata Kelola Industri yang Berkeadilan: Larangan Monopoli, Ihtikar, dan Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak

Dalil: Rasulullah ﷺ bersabda (diriwayatkan Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah), yang secara makna menegaskan bahwa siapa yang menahan peredaran barang dengan niat memahalkan harga bagi kaum muslimin, ia berdosa dan berlepas tangan dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Ulama seperti Syamsuddin al-Khathib al-Syirbini (dalam Mughni al-Muhtaj) menegaskan hukum menimbun (monopoli) yang menyulitkan masyarakat adalah haram.

Perbedaan monopoli dan ihtikar:

• Monopoli terjadi bila seseorang memiliki modal besar sehingga menguasai produksi barang tertentu di pasar
• Ihtikar tidak terbatas pada pemilik modal besar — pelaku dengan modal biasa pun bisa melakukannya, selama polanya menimbun untuk menaikkan harga

Syarat ihtikar negatif (haram):

1. Mengupayakan kelangkaan barang — via penimbunan atau menghalangi pesaing masuk pasar (entry barriers)
2. Menjual dengan harga lebih tinggi dibanding sebelum kelangkaan terjadi
3. Mengambil keuntungan lebih tinggi dari keuntungan normal sebelum poin 1 dan 2 dilakukan

Pengecualian: monopoli oleh negara atas sektor vital (listrik, air, kereta api, dsb.) tidak dikategorikan ihtikar negatif — dikenal sebagai monopoly by law, dan justru dilegitimasi baik oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) maupun syariat, karena tujuannya melayani hajat hidup orang banyak, bukan mencari untung eksploitatif. Sebaliknya, monopoli oleh swasta murni untuk laba tanpa mempertimbangkan maslahat adalah yang dilarang.

Paralel hukum positif: UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan produksi/pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha/kelompok usaha, yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

F. Industrialisasi Berbasis Kemaslahatan: Maslahah Mursalah dan Kepentingan Publik

Definisi: maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil eksplisit dari nash (baik yang mengakui maupun membatalkannya), namun selaras dengan maqashid syariah — digunakan sebagai metode ijtihad untuk merespons persoalan baru yang belum diatur secara tekstual, termasuk kebijakan industrialisasi modern.

Pandangan mazhab: Maliki dan Hanbali lebih akomodatif terhadap maslahah mursalah sebagai sumber hukum; Syafi'i dan Hanafi lebih restriktif karena khawatir membuka pintu subjektivitas.

Jenis maslahah (menurut ushul fiqh):

• Maslahah mu'tabarah — kemaslahatan yang diakui langsung/tidak langsung oleh syara'
• Maslahah mulghah — kemaslahatan yang ditolak syara'
• Maslahah mursalah — kemaslahatan yang tak ada dalil khusus, namun tak bertentangan dengan prinsip umum syariat

Syarat maslahah mursalah sah dijadikan dasar kebijakan (menurut Jumhur Ulama):

1. Harus maslahah haqiqi (kemaslahatan nyata), bukan sekadar prasangka (wahm)
2. Bersifat umum (maslahah 'āmmah) — untuk kepentingan luas, bukan individu/kelompok tertentu
3. Tidak bertentangan dengan nash yang sudah pasti

Contoh penerapan kontemporer yang relevan untuk industrialisasi: kebijakan lingkungan hidup (pengurangan plastik sekali pakai, energi terbarukan), kebijakan kesehatan publik (protokol keselamatan industri), dan regulasi fintech/teknologi keuangan — semuanya diambil demi kemaslahatan luas meski tak ada nash spesifik yang mengaturnya. Prinsip maslahah 'āmmah harus ditentukan melalui musyawarah (syura) dan lembaga perwakilan rakyat yang sah, agar kebijakan industrialisasi tidak sewenang-wenang tapi mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama.