BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

**BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI**

**A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah**

Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam arti administratif-formal, melainkan sebuah sistem nilai (value system) yang lahir dari pergumulan panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan jati dirinya sendiri. Berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia lain seperti liberalisme yang lahir dari tradisi pencerahan Eropa, atau komunisme yang lahir dari kritik terhadap kapitalisme industri Barat, Pancasila digali dari akar budaya, nilai keagamaan, dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Bung Karno menyebutnya sebagai hasil "menggali" nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam kepribadian bangsa, bukan mengambil atau meniru dari ideologi asing manapun secara mentah-mentah.

Sebagai sebuah sistem nilai, Pancasila memiliki lima sila yang tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan organik yang saling menjiwai dan saling mengisi. Sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima; sila kelima merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui pengamalan sila pertama hingga keempat. Susunan ini bersifat hierarkis-piramidal sekaligus organis, artinya kelima sila membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam penerapannya, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ketika sistem nilai Pancasila ini dipertemukan dengan konsep maqashid syariah dalam Islam, ditemukan titik-titik relevansi yang sangat kuat. Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqih seperti Imam al-Syatibi, adalah tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai oleh syariat Islam, yang secara garis besar terdiri dari lima hal pokok yang harus dijaga (al-dharuriyyat al-khams), yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta).

Relevansi antara Pancasila dan maqashid syariah dapat dipetakan sebagai berikut. Hifz al-din (menjaga agama) sangat sejalan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa paksaan. Hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'aql (menjaga akal) sejalan dengan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menuntut penghormatan terhadap keselamatan fisik dan mental setiap manusia, termasuk dalam konteks ekonomi seperti perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan jaminan kesehatan. Hifz al-nasl (menjaga keturunan) berkaitan erat dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, yang menekankan keberlangsungan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa lintas generasi. Sementara hifz al-mal (menjaga harta) sangat relevan dengan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menuntut distribusi kekayaan yang adil dan pencegahan monopoli sumber daya oleh segelintir pihak.

Dengan pemetaan semacam ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pancasila lahir dari proses politik dan kultural yang berbeda dengan proses perumusan maqashid syariah dalam khazanah fiqih Islam, keduanya memiliki muara nilai yang sangat mirip: menjaga martabat manusia secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, fisik, intelektual, sosial, maupun material. Hal inilah yang menjadi dasar argumentasi akademik mengapa sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam dapat dipadukan secara koheren tanpa harus saling meniadakan, karena keduanya pada dasarnya mengarah pada tujuan kemaslahatan yang sama, meski dengan sumber otoritas dan bahasa konseptual yang berbeda.

**B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah**

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan fondasi tertinggi dari seluruh bangunan nilai Pancasila, termasuk dalam ranah ekonomi. Sila ini menegaskan pengakuan bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan sebagai realitas tertinggi yang menjadi sumber segala nilai kebenaran dan kebaikan. Dalam konteks kenegaraan, sila ini menjadikan Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara secara total, namun juga bukan negara teokrasi yang menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar hukum formal negara. Indonesia memilih jalan tengah yang disebut religius-nasionalis, di mana nilai-nilai ketuhanan menjiwai kehidupan bernegara tanpa mengistimewakan satu agama tertentu secara formal.

Dalam konteks ekonomi, sila pertama ini memiliki kesejajaran konseptual yang sangat kuat dengan konsep tauhid dalam Islam, khususnya tauhid rububiyah (keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta) dan tauhid uluhiyah (keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak). Ketika kedua dimensi tauhid ini diterapkan dalam bidang ekonomi, lahirlah konsep yang disebut sebagai "tauhid ekonomi" (economic tawhid), yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia harus tunduk pada kedaulatan Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta.

Konsep kepemilikan mutlak Allah (al-milkiyyah al-muthlaqah lillah) merupakan salah satu pilar terpenting dalam ekonomi Islam yang bersumber langsung dari prinsip tauhid ini. Al-Qur'an secara berulang-ulang menegaskan konsep ini, misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 yang menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan dalam QS. Thaha ayat 6 yang menegaskan hal serupa. Implikasi dari konsep kepemilikan mutlak ini terhadap sistem ekonomi sangat mendalam dan luas jangkauannya.

Pertama, manusia hanya memiliki hak kepemilikan yang bersifat relatif dan sementara (al-milkiyyah al-nisbiyyah al-mu'aqqatah) atas harta yang dikuasainya, bukan hak kepemilikan yang bersifat mutlak dan abadi. Ini berarti kepemilikan manusia atas harta pada hakikatnya adalah amanah (trust) yang dititipkan Allah, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Kedua, karena Allah adalah pemilik mutlak, maka Dialah yang berhak menetapkan aturan tentang bagaimana harta boleh diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan absolut untuk memperlakukan hartanya sekehendak hati tanpa memperhatikan batasan syariah. Ketiga, konsep ini menjadi landasan bagi berbagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam seperti zakat, karena jika Allah adalah pemilik mutlak, maka kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sosial bukanlah bentuk "pengambilan" hak milik seseorang, melainkan pengembalian sebagian amanah kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan Sang Pemilik sejati.

Ketika konsep tauhid ekonomi ini disandingkan dengan sila pertama Pancasila, ditemukan kesejajaran filosofis yang sangat kuat: keduanya menolak pandangan sekuler-materialistik yang memandang harta dan kekayaan sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali manusia tanpa batasan transenden. Sila pertama Pancasila, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah tauhid sebagaimana dalam Islam, pada hakikatnya membawa semangat yang sama: bahwa kehidupan berbangsa, termasuk kehidupan ekonomi, harus senantiasa berada dalam bingkai kesadaran akan adanya Yang Maha Kuasa di atas segala kekuasaan manusia, sehingga kesewenang-wenangan dalam mengelola kekayaan dan sumber daya dapat dicegah oleh kesadaran spiritual ini.

**C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam**

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menempatkan dua nilai utama sekaligus, yaitu keadilan (al-'adalah) dan keberadaban (al-hadharah al-akhlaqiyyah), sebagai fondasi bagi seluruh relasi kemanusiaan, termasuk relasi ekonomi. Sila ini lahir dari kesadaran bangsa Indonesia terhadap sejarah panjang penjajahan dan penindasan kolonial, yang salah satu wujud kekejamannya adalah eksploitasi ekonomi secara membabi buta terhadap rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan berbagai bentuk kerja paksa lainnya. Karena itu, sila kedua ini secara khusus menekankan penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia oleh manusia lain dalam relasi ekonomi.

Dalam Islam, prinsip keadilan atau al-'adl (dan padanannya al-qisth) merupakan salah satu nilai paling sentral yang disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an, bahkan dinyatakan sebagai salah satu tujuan utama diutusnya para rasul, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid ayat 25 bahwa para rasul diutus dengan membawa kitab dan neraca (mizan) agar manusia dapat menegakkan keadilan. Dalam konteks ekonomi, prinsip 'adl memiliki cakupan yang sangat luas dan mendalam, meliputi keadilan dalam transaksi (adl fi al-mu'amalah), keadilan dalam pengupahan (adl fi al-ujrah), keadilan dalam distribusi kekayaan (adl fi tauzi' al-tsarwah), hingga keadilan dalam penetapan harga (adl fi al-tas'ir).

Keadilan dalam transaksi menuntut agar setiap akad ekonomi dilakukan atas dasar saling ridha (an taradhin) antara pihak-pihak yang bertransaksi, tanpa unsur penipuan (gharar), pemaksaan (ikrah), maupun manipulasi informasi yang merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam pengupahan menuntut agar setiap pekerja mendapatkan upah yang sepadan dengan jerih payah dan kontribusinya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya, yang bermakna simbolis agar hak pekerja tidak ditunda-tunda tanpa alasan yang dibenarkan. Keadilan dalam distribusi kekayaan menuntut agar kekayaan tidak hanya beredar dan menumpuk pada kelompok tertentu saja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Keadilan dalam penetapan harga menuntut agar harga barang dan jasa terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar yang sehat, tanpa manipulasi seperti penimbunan (ihtikar) yang sengaja menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan sepihak.

Titik temu antara sila kedua Pancasila dan prinsip 'adl dalam ekonomi Islam sangat jelas terlihat pada penolakan bersama terhadap eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi dalam segala bentuknya. Keduanya menuntut agar setiap pelaku ekonomi—baik pengusaha, pekerja, konsumen, maupun negara—memperlakukan pihak lain sebagai manusia yang bermartabat, bukan sekadar objek yang dapat diperas keuntungannya tanpa batas. Nilai keberadaban (al-hadharah) dalam sila kedua juga sejalan dengan konsep akhlaq dalam bermuamalah yang sangat ditekankan dalam Islam, di mana proses mencari keuntungan ekonomi tidak boleh menghalalkan segala cara, melainkan harus tetap dijalankan dengan cara-cara yang beradab, jujur, dan menghormati martabat pihak lain.

**D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas**

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", lahir dari kesadaran akan kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, yang harus dipersatukan dalam satu bingkai kebangsaan yang kokoh. Dalam konteks ekonomi, nilai persatuan ini memiliki implikasi penting berupa penolakan terhadap kesenjangan ekonomi yang tajam antar wilayah, antar golongan, maupun antar suku bangsa, karena kesenjangan semacam itu berpotensi mengancam keutuhan persatuan nasional. Sila ini menuntut agar pembangunan ekonomi dijalankan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu saja.

Dalam Islam, konsep yang paling relevan untuk disandingkan dengan sila persatuan ini adalah ukhuwwah islamiyyah, yaitu persaudaraan sesama Muslim yang bersifat mengikat secara spiritual dan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Konsep ukhuwwah ini dalam ekonomi Islam melahirkan berbagai bentuk solidaritas ekonomi yang sangat konkret, jauh melampaui sekadar retorika persaudaraan semata. Solidaritas ini tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk tolong-menolong), ta'awun (kerja sama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan), serta berbagai bentuk zakat dan sedekah lintas batas yang tidak dibatasi oleh sekat kesukuan, kebangsaan, maupun wilayah geografis.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa konsep ukhuwwah islamiyyah dalam Islam sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar persaudaraan sesama Muslim di satu negara, karena ia menembus batas-batas negara-bangsa (nation-state) dan menekankan solidaritas ekonomi lintas negara di seluruh dunia Islam, sebagaimana tercermin dalam konsep ummah wahidah (umat yang satu). Sementara itu, sila ketiga Pancasila secara spesifik berbicara dalam konteks persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas negara-bangsa yang berdaulat.

Perbedaan cakupan ini justru dapat dilihat sebagai sesuatu yang saling melengkapi dalam konteks ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nilai ukhuwwah islamiyyah dapat menjadi salah satu perekat solidaritas sosial-ekonomi di tingkat akar rumput masyarakat, sementara sila persatuan Indonesia menjadi kerangka kebangsaan yang lebih luas dan inklusif yang merangkul seluruh elemen bangsa tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan golongan. Keduanya bertemu pada semangat yang sama: solidaritas ekonomi yang melampaui kepentingan sempit individu maupun kelompok kecil, demi terciptanya kesejahteraan bersama yang lebih luas, baik dalam skala nasional maupun dalam skala persaudaraan keagamaan yang lebih universal.

**E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi**

Sila keempat Pancasila secara lengkap berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berada di tangan rakyat, dan bahwa setiap keputusan penting, termasuk keputusan-keputusan strategis di bidang ekonomi, idealnya diambil melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Dalam konteks ekonomi, nilai kerakyatan ini melahirkan konsep yang dikenal luas sebagai "ekonomi kerakyatan", yaitu sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, khususnya kelompok ekonomi lemah seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro-kecil-menengah (UMKM), bukan semata-mata berpihak pada kepentingan pemilik modal besar. Bung Hatta, sebagai salah satu tokoh utama perumus konsep ekonomi kerakyatan ini, menekankan pentingnya koperasi sebagai wadah kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan semangat kerakyatan, karena koperasi dikelola secara demokratis oleh dan untuk anggotanya sendiri, berbeda dengan perusahaan kapitalis yang dikendalikan oleh segelintir pemegang saham besar.

Dalam Islam, konsep yang sangat relevan untuk disandingkan dengan sila kerakyatan ini adalah prinsip syura atau musyawarah, yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu ciri utama komunitas orang-orang beriman, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Prinsip syura ini bukan hanya berlaku dalam urusan politik dan kenegaraan semata, melainkan juga sangat relevan diterapkan dalam urusan ekonomi, baik dalam skala mikro (misalnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bisnis dan perusahaan) maupun dalam skala makro (misalnya musyawarah dalam perumusan kebijakan ekonomi negara).

Dalam sejarah peradaban Islam, penerapan konsep syura ekonomi dapat dilihat dari berbagai institusi yang berkembang, misalnya lembaga hisbah pada masa kekhalifahan yang berfungsi mengawasi pasar dan memastikan praktik ekonomi berjalan adil, di mana keputusan-keputusannya sering melibatkan konsultasi dengan para ahli fiqih, pedagang, dan tokoh masyarakat. Demikian pula dalam praktik kontrak kerja sama bisnis Islam seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), prinsip musyawarah menjadi elemen penting dalam menentukan pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan bisnis strategis lainnya.

Titik temu antara sila keempat Pancasila dan prinsip syura dalam Islam terletak pada penolakan bersama terhadap model pengambilan keputusan ekonomi yang otoriter, sepihak, dan tidak partisipatif, baik oleh negara (dalam sistem ekonomi komando/etatisme) maupun oleh kekuatan pasar bebas yang dikuasai segelintir pemodal besar (dalam sistem kapitalisme liberal). Keduanya menghendaki agar keputusan-keputusan ekonomi strategis, baik di level mikro perusahaan maupun di level makro kebijakan negara, senantiasa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak melalui mekanisme musyawarah yang genuine, bukan sekadar formalitas semata.

**F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf**

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan puncak sekaligus tujuan akhir dari keseluruhan sila-sila Pancasila sebelumnya. Sila ini menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bukan sekadar kemerdekaan politik semata, melainkan juga kemerdekaan dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan ekonomi yang telah lama membelenggu rakyat pada masa penjajahan. Konsep keadilan sosial ini menuntut agar hasil-hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir kelompok elite ekonomi.

Islam memiliki seperangkat instrumen distribusi kekayaan yang sangat sistematis dan terstruktur untuk mewujudkan keadilan sosial ini, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat instrumen utama, yaitu zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, di samping instrumen-instrumen lain seperti warisan (mawarits) dan larangan riba yang juga berfungsi mencegah konsentrasi kekayaan berlebihan pada segelintir pihak.

Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang paling fundamental dalam Islam, karena statusnya sebagai rukun Islam ketiga yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu (nishab) dalam jangka waktu tertentu (haul). Zakat berbeda dari sekadar amal sukarela biasa, karena ia merupakan kewajiban yang bersifat mengikat secara syar'i, dengan ketentuan kadar (nisbah) yang telah ditetapkan secara rinci, misalnya 2,5 persen untuk zakat harta (zakat mal) dan ketentuan khusus lainnya untuk zakat pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil tambang. Penerima zakat (mustahik) juga telah ditentukan secara spesifik dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang mencakup delapan golongan (ashnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Infaq merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bersifat lebih fleksibel dibandingkan zakat, karena infaq tidak memiliki ketentuan kadar minimal maupun nishab tertentu, dan dapat dikeluarkan kapan saja sesuai kemampuan dan kehendak seseorang. Infaq mencakup pengeluaran harta untuk berbagai kepentingan kebaikan, baik untuk keluarga, kerabat, maupun kepentingan sosial yang lebih luas.

Shadaqah memiliki cakupan makna yang bahkan lebih luas lagi dibandingkan infaq, karena dalam tradisi Islam, shadaqah tidak hanya terbatas pada pemberian harta benda semata, melainkan juga mencakup segala bentuk kebaikan yang bernilai sosial, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa senyuman kepada saudara sesama Muslim pun dinilai sebagai shadaqah. Namun dalam konteks ekonomi, shadaqah umumnya dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela kepada pihak yang membutuhkan, tanpa ketentuan kadar dan waktu yang mengikat.

Wakaf merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki karakteristik unik dan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi umat, karena wakaf bersifat menahan pokok harta (tahbis al-'ain) untuk terus dimanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan bagi kepentingan umum, tanpa mengurangi jumlah pokok hartanya. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, maupun aset produktif lainnya, yang hasil pengelolaannya dipergunakan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan besar seperti universitas-universitas Islam klasik, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur sosial lainnya, yang keberlangsungannya terjaga selama berabad-abad berkat sifat wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Keempat instrumen ini, jika dijalankan secara optimal dan terkelola dengan baik oleh lembaga-lembaga pengelola yang amanah dan profesional, memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila. Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf pada hakikatnya adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat sukarela namun sistematis, yang berfungsi mencegah penumpukan kekayaan berlebihan pada segelintir pihak sekaligus memberdayakan kelompok ekonomi lemah agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sila kelima Pancasila dan konsep distribusi kekayaan dalam Islam melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, memiliki visi yang sama, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Perbedaannya terletak pada tingkat kedetailan dan kekuatan mengikat secara hukum, di mana Islam telah merumuskan instrumen-instrumen ini secara sangat rinci dan sebagian bersifat wajib (zakat), sementara Pancasila merumuskan keadilan sosial sebagai prinsip filosofis umum yang implementasinya dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi negara, termasuk yang dapat mengadopsi instrumen-instrumen ekonomi Islam tersebut sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan nasional.