BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI “SISTEM SENDIRI”

 

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar “Jalan Tengah”

1. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

Sistem ekonomi Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai suatu pendekatan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, kepemilikan, serta hubungan ekonomi dalam masyarakat.

Sistem ini menempatkan kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial, kebersamaan, moral, dan kemaslahatan.

Dalam konteks Indonesia, dasar konstitusional sistem perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal tersebut juga mengatur penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Sementara itu, ekonomi Islam menekankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan nilai moral. Bank Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 

2. Mengapa Tidak Disebut Kapitalisme?

Kapitalisme pada umumnya menekankan:

• kepemilikan pribadi;
• kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi;
• mekanisme pasar;
• persaingan;
• keuntungan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi.

Sedangkan sistem ekonomi Pancasila tidak hanya melihat kepentingan individu dan pasar. Kebersamaan, kekeluargaan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian.

BPIP menjelaskan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bukan sistem yang berbasis individualisme dengan peran negara yang sangat kecil, tetapi juga bukan sistem dengan negara yang sepenuhnya dominan. Sistem tersebut menekankan demokrasi ekonomi dan kemitraan negara dengan masyarakat dalam semangat gotong royong. 

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi juga diakui, tetapi pemilik harta memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya. Artinya, kepemilikan tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab.

3. Mengapa Tidak Disebut Sosialisme?

Sosialisme memiliki berbagai bentuk pemikiran, tetapi secara umum memberikan perhatian besar terhadap kepemilikan atau pengelolaan kolektif serta peran negara dalam perekonomian.

Sistem Pancasila-Islam tidak menghapus kepemilikan individu. Seseorang tetap dapat memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi penggunaannya harus memperhatikan aturan, kepentingan masyarakat, serta keadilan.

Jadi, sistem ini tidak menempatkan seluruh kegiatan ekonomi hanya pada negara.

4. Bukan Sekadar Jalan Tengah

Sistem Pancasila-Islam tidak hanya berarti mengambil sebagian dari kapitalisme dan sebagian dari sosialisme kemudian mencampurkannya.

Lebih tepatnya, sistem ini mempunyai landasan nilai sendiri, yaitu:

• Pancasila;
• UUD NRI Tahun 1945;
• nilai kekeluargaan;
• gotong royong;
• keadilan sosial;
• nilai-nilai Islam;
• amanah;
• kemaslahatan;
• keseimbangan;
• tanggung jawab sosial.

Karena itu, pembahasannya bukan sekadar “kapitalisme + sosialisme”, tetapi mencari bentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai dan kondisi masyarakat Indonesia serta dapat berdialog dengan prinsip ekonomi Islam.

---

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

1. Akar Lokal Indonesia

Ekonomi Pancasila memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Contohnya:

a. Gotong royong

Gotong royong berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam ekonomi, semangat ini dapat terlihat dalam:

• koperasi;
• usaha bersama;
• kelompok usaha masyarakat;
• kegiatan ekonomi masyarakat;
• kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

b. Kekeluargaan

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Kekeluargaan dalam ekonomi tidak berarti semua orang harus memiliki jumlah harta yang sama, tetapi kegiatan ekonomi diarahkan agar tidak hanya menguntungkan individu tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan bersama.

c. Musyawarah

Musyawarah dapat digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi, terutama dalam organisasi, koperasi, kelompok usaha, dan pengelolaan kegiatan bersama.

d. Keadilan sosial

Kegiatan ekonomi diharapkan dapat memberikan kesempatan dan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas.

---

2. Nilai Universal Islam

Ekonomi Islam mempunyai beberapa nilai utama yang dapat dikaitkan dengan ekonomi Pancasila.

a. Keadilan

Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

b. Amanah

Harta dan sumber daya dipandang sebagai sesuatu yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

c. Kemaslahatan

Kegiatan ekonomi harus menghasilkan manfaat dan menghindari kerusakan bagi masyarakat.

d. Keseimbangan

Ekonomi Islam tidak hanya mengejar kepentingan material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan spiritual.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi syariah dibangun berdasarkan nilai kepemilikan Allah secara absolut, usaha yang berkeadilan, kerja sama dalam kebaikan, serta pertumbuhan yang seimbang. 

e. Tolong-menolong

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui kerja sama dan kemitraan, bukan hanya persaingan.

f. Larangan praktik yang merugikan

Dalam prinsip ekonomi syariah, transaksi tidak boleh mengandung unsur seperti riba, gharar, maysir, kezaliman, dan objek yang haram. 

---

3. Konteks Global

Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia.

Indonesia menghadapi:

• perdagangan internasional;
• perkembangan teknologi;
• digitalisasi;
• investasi;
• perusahaan multinasional;
• perubahan pasar dunia;
• perubahan pola konsumsi;
• persaingan ekonomi antarnegara.

Karena itu, ekonomi Pancasila-Islam perlu mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Intinya: nilai lokal menjadi identitas, nilai Islam menjadi sumber prinsip moral, sedangkan perkembangan global menjadi lingkungan yang harus dihadapi.

---

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam

Dalam sistem ekonomi Pancasila-Islam, kepemilikan dapat dilihat melalui beberapa bentuk.

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu berarti seseorang memiliki hak terhadap harta atau aset tertentu.

Contohnya:

• rumah;
• tanah;
• kendaraan;
• usaha;
• modal;
• barang dagangan.

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu diakui. Namun, pemilik tidak bebas menggunakan hartanya dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah atau merugikan masyarakat.

Karena itu, hak kepemilikan disertai dengan tanggung jawab.

---

2. Kepemilikan Kolektif

Kepemilikan kolektif merupakan kepemilikan atau pengelolaan yang dilakukan secara bersama.

Contohnya:

• koperasi;
• kelompok usaha;
• usaha bersama;
• organisasi ekonomi masyarakat.

Kepemilikan kolektif sesuai dengan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam ekonomi Pancasila.

Dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, perekonomian Indonesia diletakkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

---

3. Kepemilikan Negara

Negara memiliki peran dalam mengelola sektor-sektor tertentu yang penting bagi masyarakat.

Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) juga mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Tujuannya bukan semata-mata agar negara memiliki aset, tetapi agar pengelolaannya berkaitan dengan kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

---

4. Kepemilikan sebagai Amanah

Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai pengelola sumber daya, sedangkan kepemilikan mutlak berada pada Allah SWT.

Karena itu, harta harus:

• diperoleh dengan cara yang halal;
• digunakan secara bertanggung jawab;
• tidak digunakan untuk merugikan orang lain;
• tidak ditimbun secara tidak semestinya;
• dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Bank Indonesia juga menjelaskan konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah sebagai kepemilikan manusia yang bersifat relatif dan disertai tanggung jawab sosial. 

---

D. Perbandingan Paradigma Ekonomi

1. Kapitalisme

Ciri umumnya:

• kepemilikan pribadi kuat;
• kebebasan ekonomi;
• pasar berperan besar;
• persaingan;
• keuntungan menjadi salah satu motivasi utama;
• keputusan ekonomi banyak ditentukan oleh mekanisme pasar.

---

2. Sosialisme

Ciri umumnya:

• perhatian besar terhadap kepemilikan atau pengelolaan kolektif;
• peran negara lebih besar dalam perekonomian;
• perhatian terhadap pemerataan;
• kepentingan sosial menjadi perhatian utama.

---

3. Ekonomi Islam

Ciri-cirinya:

• mengakui kepemilikan individu;
• mengakui tanggung jawab sosial;
• berlandaskan syariah;
• menekankan keadilan;
• mengutamakan kemaslahatan;
• memperhatikan keseimbangan material dan spiritual;
• melarang transaksi tertentu seperti riba, maysir, gharar, dan objek haram;
• mengenal instrumen sosial seperti zakat.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi Islam berlandaskan akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah serta bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan pada akhirnya falah. 

---

4. Ekonomi Pancasila

Ciri-cirinya:

• berlandaskan Pancasila;
• memiliki landasan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945;
• mengutamakan asas kekeluargaan;
• mengembangkan demokrasi ekonomi;
• memperhatikan kepentingan rakyat;
• menekankan kebersamaan;
• mengakui peran negara;
• mengarah pada keadilan sosial.

Pasal 33 ayat (4) juga menyebut prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

---

5. Sistem Integratif Pancasila-Islam

Sistem integratif Pancasila-Islam dapat dilihat sebagai upaya mempertemukan nilai-nilai yang relevan dari kedua kerangka tersebut.

Contohnya:

Nilai Pancasila	Nilai Islam	Penerapan ekonomi
Ketuhanan	Tauhid	Ekonomi berlandaskan moral
Kemanusiaan	Keadilan	Tidak mengeksploitasi
Persatuan	Ukhuwah	Kerja sama
Kerakyatan	Syura/musyawarah	Pengambilan keputusan bersama
Keadilan sosial	Maslahah	Pemerataan manfaat

Tabel ini merupakan pemetaan konseptual, bukan berarti setiap istilah Pancasila dan istilah Islam mempunyai arti yang persis sama.

---

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

1. Berlandaskan nilai

Kegiatan ekonomi tidak dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan saja.

Nilai moral, agama, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat ikut diperhatikan.

---

2. Mengakui kepemilikan individu

Seseorang dapat memiliki harta dan menjalankan usaha.

Namun, kepemilikan tersebut mempunyai tanggung jawab sosial.

---

3. Mengutamakan kepentingan bersama

Ekonomi diarahkan agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Hal ini berhubungan dengan gagasan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

---

4. Menggunakan prinsip gotong royong

Kerja sama menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi.

Contohnya:

• koperasi;
• UMKM;
• kelompok usaha;
• kemitraan;
• usaha bersama.

---

5. Menggabungkan peran pasar dan negara

Pasar tetap mempunyai fungsi dalam kegiatan ekonomi.

Namun, negara juga mempunyai peran dalam membuat aturan, mengawasi kegiatan ekonomi, dan mengelola sektor yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kajian BPIP mengenai struktur Ekonomi Pancasila menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak anti-pasar, tetapi menempatkan persaingan dalam koridor yang adil dan sehat serta menekankan keseimbangan sosial. 

---

6. Menekankan keadilan distribusi

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana hasil kegiatan ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam kajian Ekonomi Pancasila. 

---

7. Memperhatikan keberlanjutan

Pasal 33 ayat (4) memasukkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. 

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan juga mencakup hubungan antara pemanfaatan sumber daya saat ini dan keberlanjutan generasi berikutnya. 

---

8. Memiliki dimensi sosial

Dalam ekonomi Islam terdapat instrumen sosial seperti:

• zakat;
• infak;
• sedekah;
• wakaf.

Instrumen tersebut dapat digunakan untuk membantu kelompok yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan sosial.

Penelitian tentang ekonomi Islam juga mengaitkan zakat dengan upaya mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan. 

---

Tokoh-Tokoh yang Berkaitan dengan Pemikiran Ekonomi Pancasila

Beberapa nama yang sering dibahas dalam perkembangan pemikiran Ekonomi Pancasila antara lain:

1. Mohammad Hatta

Hatta banyak dikaitkan dengan gagasan ekonomi kerakyatan, koperasi, asas kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi.

2. Mubyarto

Mubyarto merupakan salah satu tokoh penting yang banyak membahas Ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

3. Emil Salim

Emil Salim dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah Ekonomi Pancasila dalam kajian ekonomi Indonesia.

4. Soemitro Djojohadikoesoemo

Pemikir ekonomi Indonesia yang juga berperan dalam perkembangan pemikiran ekonomi nasional.

5. Sri-Edi Swasono

Banyak membahas ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, dan pemikiran ekonomi yang berlandaskan UUD 1945.

Literatur BPIP juga mencatat Hatta, Emil Salim, Mubyarto, Soemitro Djojohadikoesoemo, Sri-Edi Swasono, dan beberapa pemikir lainnya dalam perkembangan pemikiran Ekonomi Pancasila. 

---

Hubungan Pancasila dengan Ekonomi

Sila 1 – Ketuhanan Yang Maha Esa

Ekonomi harus memperhatikan moral dan nilai agama.

Sila 2 – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kegiatan ekonomi tidak boleh merendahkan atau mengeksploitasi manusia.

Sila 3 – Persatuan Indonesia

Kegiatan ekonomi harus memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan kerja sama.

Sila 4 – Kerakyatan

Keputusan ekonomi perlu memperhatikan kepentingan rakyat dan semangat demokrasi ekonomi.

Sila 5 – Keadilan Sosial

Hasil pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat.

BPIP menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari landasan moral Ekonomi Pancasila, termasuk ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. 

---

Hubungan Pancasila dengan Prinsip Ekonomi Islam

Ada beberapa titik pertemuan yang dapat dipelajari:

Pancasila → Islam → penerapan

• Keadilan sosial → keadilan/‘adl → distribusi yang adil.
• Gotong royong → ta'awun → kerja sama.
• Ketuhanan → tauhid → aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral.
• Kekeluargaan → ukhuwah → memperhatikan hubungan sosial.
• Kesejahteraan rakyat → maslahah → mencari manfaat bagi masyarakat.
• Keseimbangan → tawazun → keseimbangan material dan spiritual.

Namun, keduanya tetap mempunyai landasan, sejarah, dan konsep masing-masing, sehingga hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai titik temu nilai, bukan berarti keduanya identik.

---

Tantangan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

Materi BAB 7 juga bisa diperluas dengan membahas tantangannya.

1. Globalisasi

Persaingan ekonomi semakin terbuka sehingga ekonomi nasional harus mampu beradaptasi.

2. Kesenjangan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

3. Dominasi kepentingan ekonomi

Kebijakan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan negara.

4. Perubahan teknologi

Digitalisasi mengubah cara produksi, perdagangan, pembayaran, dan konsumsi.

5. Masalah lingkungan

Kegiatan ekonomi perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan.

6. Praktik ekonomi yang tidak adil

Praktik seperti penipuan, eksploitasi, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah menjadi tantangan yang perlu diawasi.

7. Konsumerisme

Masyarakat dapat terdorong untuk membeli barang secara berlebihan sehingga diperlukan pola konsumsi yang bertanggung jawab.

---

Kesimpulan BAB 7

Ekonomi Pancasila-Islam sebagai “sistem sendiri” dapat dipahami sebagai gagasan ekonomi yang berusaha mengembangkan perekonomian berdasarkan nilai-nilai Indonesia dan prinsip-prinsip Islam yang relevan. Sistem ini tidak dapat disederhanakan sebagai kapitalisme, sosialisme, atau sekadar gabungan keduanya.

Dasarnya mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, amanah, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem tersebut, kepemilikan individu tetap diakui, tetapi kepentingan masyarakat juga diperhatikan. Negara, masyarakat, dan pelaku usaha mempunyai peran masing-masing.