BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

 

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Falah sebagai tujuan ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya pendapatan. Tujuan akhirnya adalah falah, yaitu keberhasilan atau kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat.

Falah mencakup:

  • kesejahteraan material;
  • kesejahteraan spiritual;
  • terpenuhinya kebutuhan hidup;
  • kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam;
  • keadilan dalam kehidupan ekonomi;
  • terciptanya kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Dengan demikian, seseorang tidak dikatakan benar-benar sejahtera hanya karena memiliki banyak harta. Kesejahteraan juga berkaitan dengan moral, spiritual, hubungan sosial, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Konsep falah dalam ekonomi Islam memang dipahami sebagai kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual serta dunia dan akhirat. 

Menurut: konsep ini banyak dibahas dalam pemikiran ekonomi Islam, salah satunya melalui pemikiran Umar Chapra, yang menempatkan kesejahteraan manusia dan pencapaian falah sebagai tujuan penting ekonomi Islam.

2. Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi Pancasila

Dalam ekonomi Pancasila, kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

Prinsipnya antara lain:

  • adanya pemerataan kesempatan ekonomi;
  • mengurangi kesenjangan sosial;
  • melindungi masyarakat yang lemah;
  • mengutamakan kepentingan bersama;
  • sumber daya ekonomi digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan gagasan bahwa ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial, asas kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, dan peran negara sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 

3. Persamaan keduanya

Ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama memberikan perhatian terhadap:

Keadilan → pemerataan → kesejahteraan masyarakat.

Perbedaannya, ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai syariah dan bertujuan mencapai falah dunia-akhirat, sedangkan ekonomi Pancasila berlandaskan Pancasila dan tujuan kehidupan bernegara di Indonesia. 

B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan utama syariat Islam. Konsep ini menjelaskan bahwa aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan memberikan kemaslahatan dan menjaga kehidupan manusia.

Imam Al-Ghazali menjelaskan lima hal pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2. Lima tujuan Maqashid Syariah

a. Menjaga agama (Hifz al-Din)
Berarti menjaga kebebasan dan kehidupan beragama serta menjalankan ajaran agama.

b. Menjaga jiwa (Hifz al-Nafs)
Berarti melindungi kehidupan dan keselamatan manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal.

c. Menjaga akal (Hifz al-'Aql)
Berarti menjaga kemampuan berpikir manusia melalui pendidikan dan menjauhi hal-hal yang merusak akal.

d. Menjaga keturunan (Hifz al-Nasl)
Berarti menjaga keluarga dan keberlangsungan generasi melalui kehidupan keluarga yang baik serta pendidikan.

e. Menjaga harta (Hifz al-Mal)
Berarti melindungi kepemilikan dan memperoleh serta menggunakan harta dengan cara yang halal dan adil.

Kelima aspek tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat pembangunan manusia secara lebih luas, bukan hanya dari pendapatan. 

3. Hubungan dengan pembangunan manusia Indonesia

Pembangunan manusia tidak cukup hanya meningkatkan pendapatan. Manusia juga membutuhkan:

  • pendidikan;
  • kesehatan;
  • keamanan;
  • pekerjaan;
  • lingkungan yang baik;
  • kehidupan sosial yang layak;
  • perlindungan terhadap hak-haknya.

Karena itu, Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka untuk melihat kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kajian tentang kesejahteraan Islam juga menghubungkan Maqashid Syariah dengan indikator seperti pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, keamanan, dan lingkungan. 

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya uang, tetapi juga dapat berkaitan dengan:

  • sulit mendapatkan pendidikan;
  • sulit mendapatkan layanan kesehatan;
  • kurangnya lapangan pekerjaan;
  • rendahnya akses terhadap sumber daya;
  • terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kehidupan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan perlu ditangani dengan memperhatikan keadilan dan distribusi kekayaan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. 

2. Kesenjangan ekonomi

Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan tingkat pendapatan, kekayaan, atau kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat.

Contohnya:

Sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan yang sangat besar, sedangkan sebagian lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Kesenjangan yang terlalu besar dapat menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata.

Karena itu diperlukan:

  • pemerataan kesempatan;
  • akses pendidikan;
  • lapangan kerja;
  • distribusi pendapatan yang lebih adil;
  • perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

3. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi terjadi ketika suatu negara atau kelompok masyarakat terlalu bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Contohnya dapat berupa ketergantungan terhadap:

  • modal dari luar;
  • teknologi;
  • impor;
  • pasar luar negeri;
  • sumber daya atau produk tertentu.

Dalam pembangunan, ketergantungan perlu dikelola agar masyarakat dan negara tetap memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonominya sendiri.

4. Analisis integratif

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan saling berhubungan.

Secara sederhana:

Ketergantungan → kesempatan ekonomi terbatas → pendapatan rendah → kemiskinan → kesenjangan.

Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya memberikan bantuan. Diperlukan pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja, pendidikan, pemerataan, kemandirian ekonomi, dan perlindungan sosial.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. PDB sebagai indikator ekonomi

PDB (Produk Domestik Bruto) digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu.

PDB penting untuk melihat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, PDB tidak dapat menggambarkan seluruh kondisi kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, PDB suatu negara meningkat, tetapi belum tentu:

  • kemiskinan berkurang;
  • kesenjangan mengecil;
  • semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik;
  • kesehatan masyarakat meningkat;
  • lingkungan tetap terjaga.

Karena itu, kesejahteraan perlu dilihat menggunakan indikator yang lebih luas.

2. Kesejahteraan holistik

Kesejahteraan holistik berarti melihat kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi ekonomi.

Beberapa aspek yang dapat diperhatikan:

Ekonomi

  • pendapatan;
  • pekerjaan;
  • kemampuan memenuhi kebutuhan.

Sosial

  • pendidikan;
  • kesehatan;
  • keamanan;
  • hubungan sosial.

Spiritual

  • kehidupan beragama;
  • moral;
  • nilai-nilai etika.

Lingkungan

  • kualitas lingkungan;
  • keberlanjutan sumber daya;
  • kondisi tempat tinggal.

Dalam ekonomi Islam, konsep falah memang melampaui ukuran material dan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. 

3. Menuju falah dan keadilan sosial

Jadi, ukuran kesejahteraan yang lebih lengkap dapat digambarkan:

PDB + kesehatan + pendidikan + pemerataan + keamanan + lingkungan + spiritualitas + keadilan sosial.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

1. Peran negara dalam ekonomi

Negara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang adil.

Peran negara antara lain:

  • membuat peraturan ekonomi;
  • melindungi masyarakat;
  • mengawasi kegiatan ekonomi;
  • mencegah praktik yang merugikan masyarakat;
  • menyediakan pelayanan publik;
  • mengurangi kesenjangan;
  • mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas membiarkan kegiatan ekonomi berjalan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kajian tentang negara kesejahteraan dan Maqashid Syariah juga membahas tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. 

2. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Prinsipnya antara lain:

  • kekeluargaan;
  • pemerataan;
  • kesempatan ekonomi;
  • kepentingan masyarakat;
  • partisipasi masyarakat;
  • pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

3. Wilayah Hisbah

Dalam sejarah pemerintahan Islam terdapat konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan pasar agar berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi, pengawasan tersebut berkaitan dengan:

  • kejujuran dalam perdagangan;
  • mencegah penipuan;
  • menjaga kualitas dan ukuran barang;
  • mencegah praktik yang merugikan masyarakat;
  • menjaga keadilan dalam transaksi.

Jadi, konsep hisbah dapat dipahami sebagai salah satu gambaran fungsi pengawasan dalam kehidupan ekonomi Islam.

Kesimpulan BAB 6

Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu melihat kesejahteraan sebagai sesuatu yang harus dicapai secara menyeluruh. Dalam ekonomi Islam, tujuan kesejahteraan dikenal dengan falah, yaitu kesejahteraan material dan spiritual dunia serta akhirat. Sementara itu, ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Maqashid Syariah memberikan lima dasar perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat pembangunan manusia secara lebih luas. Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan perlu ditangani melalui pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kesejahteraan juga tidak cukup diukur hanya dengan PDB. Pendidikan, kesehatan, pemerataan, keamanan, lingkungan, spiritualitas, dan keadilan sosial perlu diperhatikan. Dalam mewujudkan hal tersebut, negara mempunyai peran sebagai regulator dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

**BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI** **A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah** Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam arti administratif-formal, melainkan sebuah sistem nilai (value system) yang lahir dari pergumulan panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan jati dirinya sendiri. Berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia lain seperti liberalisme yang lahir dari tradisi pencerahan Eropa, atau komunisme yang lahir dari kritik terhadap kapitalisme industri Barat, Pancasila digali dari akar budaya, nilai keagamaan, dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Bung Karno menyebutnya sebagai hasil "menggali" nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam kepribadian bangsa, bukan mengambil atau meniru dari ideologi asing manapun secara mentah-mentah. Sebagai sebuah sistem nilai, Pancasila memiliki lima sila yang tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan organik yang saling menjiwai dan saling ...
Baca selengkapnya

BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. AKAR PERADABAN EKONOMI NUSANTARA: PERTEMUAN TRADISI ADAT DAN ISLAM 1. Pengertian peradaban Peradaban  adalah perkembangan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang, seperti: ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peradaban Nusantara terbentuk melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. 2. Nusantara sebagai wilayah perdagangan Sejak dahulu, Nusantara memiliki posisi penting dalam perdagangan karena berada di antara jalur perdagangan  Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan wilayah lainnya . Keadaan geografis Nusantara mendukung: pelayaran, perdagangan antarpulau, pertukaran barang, pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan, dan penyebaran agama. Barang yang diperdagangkan antara lain: rempah-rempah, hasil pertanian, hasil laut, kain, kerajinan, hasil hutan, dan berbagai kebutuhan lainnya. 3. Aktivitas ekonomi masyarakat Nusantara Sebelum berkembangnya Islam, masyarakat Nusantara sudah memil...
Baca selengkapnya

BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

  A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir 1. Pengertian Falah Dalam ekonomi Islam,  falah  merupakan konsep keberhasilan atau kesejahteraan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat. Falah mencakup keberhasilan manusia dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, sosial, dan moral secara seimbang. Konsep falah berbeda dengan pandangan kesejahteraan yang hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pendapatan atau jumlah kekayaan. Seseorang dapat memiliki kekayaan yang besar, tetapi belum tentu mencapai kesejahteraan yang sebenarnya apabila kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar atau tidak memberikan manfaat bagi kehidupan. Falah mencakup beberapa aspek, yaitu: kesejahteraan material; kesejahteraan spiritual; kesehatan; pendidikan; keamanan; kebebasan yang bertanggung jawab; hubungan sosial yang baik; keadilan; keberlanjutan lingkungan; kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, tujuan k...
Baca selengkapnya