BAB 5: PRINSIP-PRINSIP INTERGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

 *A. PRINSIP KETUHANAN DAN TAUHID SEBAGAI FONDASI NORMA EKONOMI*

Ini fondasi paling utama. Beda dengan kapitalisme & sosialisme yang sekuler materialistik.

*1. Dalam Ekonomi Islam - Tauhid:*

Tauhid adalah inti konstitusi Islam. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya.

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki adalah milik Allah.

Implikasinya:

- Ekonomi bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

- Lahir akuntabilitas ke-Tuhanan: kerja = ibadah (QS. Al-An'am: 162 _Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin_)

- Mencegah eksploitasi: Kesadaran tauhid akan mengendalikan pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang riba.

*2. Dalam Ekonomi Pancasila - Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1):*

Sila 1 menjadi filter moral. Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai (_value free_) tapi sarat nilai moral dan spiritual. Ekonomi harus dijalankan dengan etika, kejujuran, dan amanah.

*Titik Integrasi:* Keduanya sama-sama mengatakan *harta adalah titipan, bukan milik mutlak*. Di Islam disebut Istikhlaf, di Pancasila disebut "dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat" (Pasal 33).

*B. PRINSIP KEADILAN DISTRIBUTIF: ADL WA IHSAN DAN KEADILAN SOSIAL PANCASILA*

*1. Konsep Adl wa Ihsan dalam Islam:*

Keadilan dalam ekonomi Islam mencakup keadilan distributif, keadilan dalam transaksi, serta keadilan antar generasi. Keadilan distributif menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu.

Instrumennya:

- *Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF)* untuk redistribusi

- *Larangan konsentrasi harta:* QS Al-Hasyr:7 _"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."_

- *Tujuan:* Distribusi kesejahteraan yang merata (_Justified Distribution of Welfare_) - Al-Quran tegas mengecam konsentrasi asset pada sekelompok tertentu.

*2. Konsep Keadilan Sosial dalam Pancasila (Sila 5):*

Pancasila sila kelima berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ia dapat dijabarkan: mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberikan pertolongan.

Menurut Lemhannas: Sila kelima memiliki nilai keadilan sosial atau pemerataan bersama bagi seluruh rakyat atas dasar keadilan distributif, bukan keadilan bagi segolongan saja.

Implementasi konstitusional:

- Pasal 33 ayat 2 & 3: cabang produksi penting dan bumi air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

- Pasal 34 ayat 1: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

- Kebijakan nyata: Dana Desa, subsidi, bantuan sosial, reformasi agraria adalah wujud keadilan distributif Pancasila.

*Integrasi:* Keduanya sama. Islam pakai zakat, Pancasila pakai pajak & subsidi. Tujuannya sama: _"pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran."_

*C. PRINSIP KEKELUARGAAN DAN TA'AWUN: KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*

Ini sokoguru Ekonomi Pancasila-Islam.

*1. Asas Kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945):*

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya.

Menurut *Mohammad Hatta*: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong menolong.

*2. Prinsip Ta'awun dalam Islam:*

Dalam Islam koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniyah* (koperasi tolong menolong). Koperasi dalam Islam disebut dengan syirkah ini sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Dasar hukumnya QS Al-Maidah:2 _"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."_

Prinsip ini sesuai dengan perspektif syariah, prinsip gotong royong (ta'awun ala birri), dan bersifat kolektif dalam membangun otonomi. 9253

*4 Nilai Koperasi menurut Maqashid Syariah:*

1. Kesejahteraan bersama (prinsip ta'awun)

2. Keadilan distribusi

3. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh (ukhuwah)

4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Contoh integratif: *Koperasi Syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), Kopontren.*

*D. PRINSIP KESEIMBANGAN (TAWAZUN) DAN DEMOKRASI EKONOMI*

*1. Tawazun dalam Islam:*

Sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara materi dan spiritual, serta antara hak dan kewajiban. 8634

Konsep ekonomi kerakyatan syariah diartikan sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan memprioritaskan kemaslahatan dengan mengintegrasikan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah). 4410

Tawazun mencegah 2 ekstrem: kapitalisme (individu berlebihan) dan sosialisme (kolektif berlebihan).

*2. Demokrasi Ekonomi dalam Pancasila:*

Lahir dari Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 hasil amandemen:

_"Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."_

Menurut Bung Hatta, demokrasi ekonomi artinya: pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Kesejahteraan dan kemakmuran bersama adalah tujuan.

*Integrasi:* Tawazun = Keseimbangan. Demokrasi Ekonomi = keseimbangan peran. Antara individu - masyarakat - negara harus seimbang. Tidak boleh ada dominasi modal (kapitalis) atau dominasi negara (sosialis).

*E. PRINSIP LARANGAN EKSPLOITASI: ANTI-MONOPOLI DALAM PANCASILA DAN RIBA DALAM ISLAM*

Ini prinsip paling tegas.

*1. Larangan Riba dalam Islam:*

Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap orang yang membutuhkan.

Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbangan, menimbulkan ketegangan, perjanjian yang digunakan si kaya untuk mengambil kelebihan modal.

Jenis riba: Riba Nasi'ah (bunga pinjaman) dan Riba Fadl (kelebihan dalam tukar menukar sejenis).

Dampak: Satu dirham riba lebih besar dosanya dari 36x zina (HR Baihaqi). Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang dan menimbulkan dendam.

Solusi Islam: Ganti dengan sistem bagi hasil: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah.*

*2. Larangan Monopoli & Ikhtikar:*

Praktik monopoli dilarang jika: Merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga, berdampak pada ketidakpastian harga dan mengandung eksploitasi daya beli masyarakat.

Menurut Al-Ghazali: Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral. Menimbun barang kebutuhan dasar adalah kedzoliman besar.

Ibnu Taimiyah: "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga yang adil."

*3. Larangan Monopoli dalam Pancasila:*

Di Indonesia, larangan praktik monopoli karena tidak sesuai dengan nilai yang dianut Pancasila dan konstitusi. Diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuannya: Mencegah penguasaan produksi/pemasaran oleh satu pelaku yang merugikan rakyat. Ini wujud dari Sila 5 Keadilan Sosial.

*Integrasi:* Riba = eksploitasi modal terhadap orang miskin. Monopoli = eksploitasi pasar terhadap rakyat. Keduanya DILARANG keras.

*F. PRINSIP KEBERLANJUTAN EKOLOGIS: KHALIFAH BUMI DAN AMANAT KONSTITUSI*

Ekonomi modern sering merusak alam demi profit. Pancasila-Islam menolak ini.

*1. Konsep Khalifah fil Ardh dalam Islam:*

QS Al-Baqarah:30: _"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."_

Manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi, dengan kewajiban mutlak menjaga alam. Ini berdasarkan QS Al-Baqarah 2:30.

Manusia dianggap sebagai khalifah (penjaga) di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta menggunakannya secara bijaksana dan tidak berlebihan.

Prinsip ekologis Islam:

- *Mizan* (keseimbangan)

- *Larangan terhadap fasad* (kerusakan) - QS Al-A'raf:56

- *Larangan Israf* (berlebihan)

- *Amanah*

*2. Amanat Konstitusi dalam Pancasila:*

Pasal 33 ayat 4: _"berkelanjutan, berwawasan lingkungan"_. Pasal 28H ayat 1: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup prinsip sosial dan etika bisnis selaras dengan ekonomi syariah.

Praktik nyata:

- *Ekonomi Islam:* Pertanian dengan sistem muzara'ah yang adil, industri halal ramah lingkungan, wisata halal berbasis komunitas menjaga kelestarian lingkungan.

- *Ekonomi Pancasila:* Konservasi harus berlandaskan nilai Pancasila - persatuan, musyawarah, keadilan sosial untuk keberlanjutan ekologis.

*Integrasi:* Keduanya setuju: Alam bukan objek eksploitasi, melainkan titipan Ilahi yang keseimbangannya wajib dijaga. Ekonomi harus *Green Economy & Maqashid Syariah* - menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, DAN lingkungan (Hifz al-Bi'ah).