BAB 12: WAKAF, ZAKAT, dan KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN
A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu
1. Pengertian sistem fiskal
Sistem fiskal adalah keseluruhan kebijakan dan mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengatur pendapatan negara dan pengeluaran negara. Sistem fiskal menjadi bagian penting dalam perekonomian karena pemerintah membutuhkan sumber dana untuk menjalankan pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam suatu negara, pemerintah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hasil pengelolaan kekayaan negara, serta sumber penerimaan lainnya. Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
Sistem fiskal tidak hanya membahas bagaimana negara mendapatkan uang, tetapi juga membahas bagaimana uang tersebut digunakan. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Secara umum, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi penting, yaitu:
- Fungsi alokasi
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan barang dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan, dan fasilitas umum. - Fungsi distribusi
Kebijakan fiskal digunakan untuk membantu pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial maupun ekonomi. - Fungsi stabilisasi
Kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, misalnya ketika terjadi perlambatan ekonomi, inflasi, pengangguran, atau gangguan ekonomi lainnya.
Jadi, sistem fiskal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat karena keputusan pemerintah mengenai pendapatan dan pengeluaran negara dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Sistem fiskal dalam perspektif Pancasila
Dalam perspektif Pancasila, kegiatan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Hal tersebut berkaitan terutama dengan sila kelima Pancasila, yaitu:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Artinya, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Sistem fiskal yang berlandaskan nilai Pancasila dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu:
- pemerataan pembangunan;
- kesejahteraan masyarakat;
- perlindungan terhadap masyarakat yang lemah;
- kesempatan ekonomi yang lebih luas;
- penyediaan pelayanan publik;
- pembangunan daerah;
- pengurangan kesenjangan;
- penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.
Contohnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah di daerah yang fasilitas pendidikannya masih terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran negara digunakan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan.
3. Nilai gotong royong dalam sistem fiskal
Salah satu nilai yang dapat dikaitkan dengan sistem ekonomi Pancasila adalah gotong royong.
Gotong royong menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan bersama.
Dalam sistem fiskal, prinsip tersebut dapat tercermin melalui pembayaran pajak. Masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakan ikut berkontribusi terhadap pembiayaan negara. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan yang manfaatnya dapat diterima masyarakat.
Dengan demikian, pajak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam membiayai kebutuhan bersama, meskipun kewajiban dan mekanismenya ditentukan oleh hukum negara.
4. Instrumen fiskal dalam Islam
Dalam ekonomi Islam terdapat berbagai instrumen yang mempunyai fungsi ekonomi dan sosial.
Beberapa di antaranya adalah:
a. Zakat
Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada pihak yang berhak.
Zakat mempunyai fungsi sosial karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
Zakat juga dapat mempunyai fungsi ekonomi, misalnya melalui program pemberdayaan mustahik sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya.
b. Infak
Infak merupakan pengeluaran harta untuk tujuan yang baik. Infak bersifat lebih luas dan tidak terbatas pada ketentuan nisab seperti zakat.
Infak dapat digunakan untuk membantu masyarakat, kegiatan sosial, pendidikan, pembangunan fasilitas keagamaan, dan berbagai kegiatan lainnya.
c. Sedekah
Sedekah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan.
Sedekah tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa bantuan barang, tenaga, maupun tindakan yang memberikan manfaat kepada orang lain.
d. Wakaf
Wakaf adalah penyerahan atau penahanan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan yang sesuai dengan syariat.
Wakaf dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif, yaitu harta wakaf dikelola agar menghasilkan manfaat atau pendapatan secara berkelanjutan.
Contohnya, aset wakaf digunakan untuk usaha yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau membantu masyarakat yang membutuhkan.
e. Bait al-Mal
Bait al-Mal secara historis berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Konsep ini berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan berbagai sumber keuangan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
5. Titik temu sistem fiskal Pancasila dan Islam
Meskipun Pancasila dan Islam mempunyai dasar serta konsep masing-masing, terdapat beberapa nilai yang dapat menjadi titik temu dalam pembahasan fiskal.
Titik temu tersebut antara lain:
Pertama, keadilan.
Kebijakan ekonomi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Kedua, kesejahteraan.
Kegiatan ekonomi diarahkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Ketiga, kepedulian terhadap masyarakat lemah.
Masyarakat miskin dan kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan dukungan.
Keempat, tanggung jawab.
Pengelolaan harta dan keuangan harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Kelima, pemerataan.
Pembangunan dan manfaat ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu.
B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila
1. Pengertian pajak
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan hukum. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
Dana dari pajak dapat digunakan untuk:
- pembangunan jalan;
- pendidikan;
- kesehatan;
- transportasi;
- pelayanan publik;
- perlindungan sosial;
- pembangunan fasilitas umum;
- pembiayaan pemerintahan;
- berbagai program pembangunan.
Karena itu, pajak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi negara.
2. Pengertian dharibah
Dalam literatur ekonomi Islam, istilah dharibah sering digunakan untuk menyebut pungutan atau pajak yang dikenakan oleh negara dalam kondisi atau konteks tertentu.
Namun, dharibah tidak identik begitu saja dengan pajak modern Indonesia. Konsep pajak dalam negara modern mempunyai dasar hukum dan sistem administrasi tersendiri, sedangkan pembahasan dharibah berasal dari kerangka pemikiran dan hukum ekonomi Islam.
Oleh karena itu, ketika membahas pajak dan dharibah, perlu dibedakan antara konsep historis/fiqh dengan sistem perpajakan negara modern.
3. Pengertian zakat
Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Zakat memiliki ketentuan mengenai harta yang wajib dizakati, syarat, kadar, dan pihak yang berhak menerimanya.
Penerima zakat dikenal dengan istilah mustahik.
Secara umum, kelompok penerima zakat meliputi:
- fakir;
- miskin;
- amil;
- mualaf;
- riqab;
- gharim;
- fisabilillah;
- ibnu sabil.
Zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi.
4. Fungsi zakat dalam perekonomian
Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial ekonomi.
Beberapa manfaatnya:
a. Membantu memenuhi kebutuhan dasar
Zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
b. Mengurangi kesenjangan
Harta yang dikeluarkan oleh orang yang memenuhi kewajiban zakat disalurkan kepada pihak yang berhak sehingga terjadi distribusi kekayaan.
c. Pemberdayaan ekonomi
Zakat dapat digunakan untuk program produktif, misalnya bantuan modal usaha, peralatan kerja, pelatihan, dan pendampingan.
d. Meningkatkan kepedulian sosial
Zakat membangun kesadaran bahwa kekayaan mempunyai tanggung jawab sosial.
5. Perbedaan pajak dan zakat
Pajak dan zakat sama-sama mempunyai dimensi sosial, tetapi keduanya tidak sama.
Pajak:
- berdasarkan hukum negara;
- menjadi kewajiban warga negara atau subjek pajak sesuai ketentuan;
- digunakan untuk membiayai kebutuhan negara;
- dikelola melalui sistem keuangan negara.
Zakat:
- berdasarkan ajaran Islam;
- diwajibkan kepada muslim yang memenuhi syarat;
- mempunyai ketentuan khusus mengenai harta dan penerimanya;
- penyalurannya mengikuti ketentuan zakat.
Jadi, pajak dan zakat mempunyai dasar, aturan, dan mekanisme yang berbeda.
6. Hubungan pajak dan zakat di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki masyarakat yang beragam. Dalam konteks tersebut, sistem perpajakan berlaku berdasarkan hukum negara, sedangkan zakat dijalankan oleh umat Islam berdasarkan ketentuan agama dan peraturan terkait pengelolaan zakat.
Karena itu, seseorang yang beragama Islam dapat mempunyai kewajiban pajak berdasarkan hukum negara dan kewajiban zakat berdasarkan syariat apabila telah memenuhi syarat zakat.
Keduanya dapat mempunyai tujuan sosial yang beririsan, tetapi tidak berarti keduanya merupakan kewajiban yang sama.
C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan
1. Pengertian pengeluaran negara
Pengeluaran negara adalah penggunaan dana pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengeluaran negara diperlukan karena pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Contohnya:
- pembangunan sekolah;
- pembangunan rumah sakit;
- pembangunan jalan;
- pembangunan jembatan;
- pelayanan administrasi;
- keamanan;
- perlindungan sosial;
- pembangunan ekonomi;
- bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Pengertian APBN
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
APBN pada dasarnya terdiri atas:
a. Pendapatan negara
Pendapatan negara merupakan sumber dana yang diperoleh negara.
Contohnya:
- penerimaan perpajakan;
- penerimaan negara bukan pajak;
- hibah.
b. Belanja negara
Belanja negara merupakan pengeluaran yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan negara.
c. Pembiayaan
Pembiayaan digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran dan mengelola berbagai transaksi pembiayaan pemerintah.
3. Fungsi APBN
a. Fungsi alokasi
APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat.
Contohnya adalah anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
b. Fungsi distribusi
APBN dapat digunakan untuk membantu pemerataan pendapatan dan pembangunan.
Contohnya adalah bantuan sosial dan program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat atau daerah yang membutuhkan.
c. Fungsi stabilisasi
APBN dapat digunakan untuk membantu menjaga kestabilan ekonomi.
Ketika ekonomi mengalami tekanan, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk membantu menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
4. Bait al-Mal
Bait al-Mal merupakan konsep historis dalam pemerintahan Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta publik.
Dalam pembahasan ekonomi Islam, Bait al-Mal dapat dikaitkan dengan fungsi:
- mengelola penerimaan;
- mengatur penggunaan dana;
- membantu masyarakat yang membutuhkan;
- membiayai kepentingan umum;
- mendukung kegiatan pemerintahan.
Konsep Bait al-Mal menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan publik dalam Islam mempunyai dimensi tanggung jawab sosial.
5. APBN yang berkeadilan
APBN yang berkeadilan berarti penggunaan anggaran negara memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
Contohnya:
Jika suatu daerah tertinggal membutuhkan fasilitas kesehatan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah tersebut.
Tujuannya bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi memastikan anggaran memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
6. Prinsip kemaslahatan publik
Kemaslahatan berarti memberikan manfaat dan mencegah kerugian atau kerusakan bagi masyarakat.
Dalam penggunaan anggaran, prinsip kemaslahatan dapat diwujudkan melalui:
- pembangunan yang bermanfaat;
- pelayanan publik;
- perlindungan masyarakat miskin;
- pendidikan;
- kesehatan;
- pemberdayaan ekonomi;
- pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengeluaran negara harus mempertimbangkan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi
1. Pengertian kemiskinan
Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau rumah tangga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya jumlah pendapatan.
Misalnya:
- kemampuan membeli kebutuhan makanan;
- akses terhadap pendidikan;
- akses terhadap kesehatan;
- kondisi tempat tinggal;
- kesempatan memperoleh pekerjaan;
- akses terhadap modal;
- akses terhadap fasilitas umum.
Karena itu, kemiskinan sering dipahami sebagai persoalan yang multidimensi.
2. Pengertian ketimpangan
Ketimpangan ekonomi adalah keadaan ketika terdapat perbedaan yang besar dalam distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau akses ekonomi.
Contohnya, sebagian masyarakat mempunyai akses yang sangat baik terhadap pendidikan, modal, pekerjaan, dan teknologi, sedangkan kelompok lain mempunyai akses yang sangat terbatas.
Ketimpangan dapat terjadi:
- antara orang kaya dan miskin;
- antara wilayah perkotaan dan pedesaan;
- antara daerah maju dan tertinggal;
- antara kelompok yang memiliki akses modal dan yang tidak memiliki akses modal.
3. Faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan
Beberapa faktor yang dapat berkontribusi antara lain:
a. Pendidikan yang rendah
Pendidikan berhubungan dengan kemampuan seseorang mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas.
b. Terbatasnya lapangan pekerjaan
Jumlah pekerjaan yang terbatas dapat menyebabkan pengangguran dan rendahnya pendapatan.
c. Akses modal yang terbatas
Masyarakat yang tidak mempunyai modal dapat mengalami kesulitan mengembangkan usaha.
d. Pembangunan yang tidak merata
Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat menyebabkan perbedaan kesempatan ekonomi.
e. Akses teknologi
Perkembangan teknologi dapat memberikan peluang ekonomi, tetapi kelompok yang tidak memiliki akses teknologi dapat tertinggal.
4. Peran kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Instrumennya antara lain:
- bantuan sosial;
- subsidi;
- pembangunan infrastruktur;
- pendidikan gratis atau bantuan pendidikan;
- pelayanan kesehatan;
- pemberdayaan UMKM;
- pelatihan kerja;
- program perlindungan sosial;
- pembangunan daerah tertinggal.
5. Integrasi dengan zakat
Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dapat menjadi instrumen sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Misalnya, zakat dapat disalurkan dalam bentuk:
Zakat konsumtif
→ membantu kebutuhan dasar penerima.
Zakat produktif
→ digunakan untuk membantu penerima mengembangkan usaha atau meningkatkan kemampuan ekonomi.
Contoh zakat produktif:
Seseorang yang membutuhkan bantuan diberikan modal usaha kecil dan pendampingan. Jika usahanya berkembang, penerima diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya dan secara bertahap menjadi lebih mandiri.
6. Peran wakaf
Wakaf juga dapat membantu pembangunan sosial dan ekonomi.
Contohnya:
- tanah wakaf digunakan untuk sekolah;
- tanah wakaf digunakan untuk fasilitas kesehatan;
- aset wakaf digunakan untuk usaha produktif;
- hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk membantu masyarakat.
Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen yang melengkapi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sosial.
7. Instrumen fiskal integratif
Instrumen fiskal integratif dapat dipahami sebagai pendekatan yang menghubungkan berbagai instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan kesejahteraan.
Misalnya:
Pajak → APBN → pembangunan dan pelayanan publik
Zakat → mustahik → bantuan dan pemberdayaan
Wakaf → aset produktif → manfaat sosial jangka panjang
Ketiganya mempunyai mekanisme berbeda, tetapi dapat diarahkan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi.
E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
1. Pengertian Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
Istilah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur terdapat dalam Al-Qur'an Surah Saba' ayat 15.
Secara umum, istilah tersebut menggambarkan sebuah negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah.
Konsep ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai masyarakat yang mempunyai:
- kehidupan yang sejahtera;
- keamanan;
- perekonomian yang baik;
- keadilan;
- lingkungan yang terjaga;
- kehidupan sosial yang baik;
- nilai moral dan spiritual.
2. Fiskal berbasis nilai
Sistem fiskal berbasis nilai berarti kebijakan pendapatan dan pengeluaran negara tidak hanya mempertimbangkan aspek angka atau keuntungan ekonomi.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan:
- keadilan;
- kemanusiaan;
- pemerataan;
- keberlanjutan;
- kepentingan masyarakat;
- tanggung jawab;
- kemaslahatan.
Jadi, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya dilihat dari apakah pendapatan negara meningkat, tetapi juga dari apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
3. Prinsip keadilan
Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem fiskal berbasis nilai.
Keadilan dapat berarti:
- pembebanan kewajiban yang sesuai;
- penggunaan anggaran untuk kepentingan publik;
- perlindungan masyarakat lemah;
- pemerataan kesempatan;
- tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam Islam, keadilan juga menjadi prinsip penting dalam hubungan ekonomi.
4. Prinsip amanah
Keuangan negara merupakan sumber daya yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Amanah berarti menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan benar.
Dalam pengelolaan fiskal, amanah dapat diwujudkan melalui:
- transparansi;
- akuntabilitas;
- pengawasan;
- penggunaan anggaran sesuai tujuan;
- mencegah penyalahgunaan anggaran.
5. Prinsip kemaslahatan
Kebijakan fiskal harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Misalnya, jika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan rumah sakit, manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Jadi, pengeluaran negara seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat.
6. Hubungan dengan Pancasila
Sistem fiskal berbasis nilai juga dapat dikaitkan dengan nilai Pancasila.
Sila pertama: memperhatikan nilai moral dan tanggung jawab.
Sila kedua: memperhatikan kemanusiaan.
Sila ketiga: memperkuat kepentingan dan persatuan bangsa.
Sila keempat: pengambilan kebijakan melalui mekanisme demokrasi dan perwakilan.
Sila kelima: menciptakan keadilan sosial.
Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat menjadi salah satu sarana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais
1. Pengertian reformasi fiskal
Reformasi fiskal merupakan usaha untuk memperbaiki sistem keuangan negara agar lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Reformasi fiskal dapat mencakup:
- sistem perpajakan;
- penerimaan negara;
- pengeluaran negara;
- pengelolaan APBN;
- administrasi perpajakan;
- pengawasan anggaran;
- transparansi;
- perlindungan sosial.
2. Mengapa reformasi fiskal diperlukan?
Perekonomian terus mengalami perubahan.
Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh:
- perkembangan teknologi;
- globalisasi;
- perubahan struktur ekonomi;
- perubahan demografi;
- perubahan pola konsumsi;
- krisis ekonomi;
- perubahan lingkungan;
- perkembangan ekonomi digital.
Karena itu, sistem fiskal harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
3. Tujuan reformasi fiskal
Reformasi fiskal dapat diarahkan untuk:
a. Meningkatkan penerimaan negara
Negara membutuhkan pendapatan yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas belanja
Anggaran harus digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata.
c. Meningkatkan transparansi
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana keuangan negara dikelola.
d. Meningkatkan akuntabilitas
Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
e. Mengurangi pemborosan
Anggaran harus digunakan secara efisien.
f. Meningkatkan kesejahteraan
Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pengertian negara kesejahteraan
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang mempunyai peran aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mempunyai peran dalam:
- pendidikan;
- kesehatan;
- perlindungan sosial;
- kesempatan kerja;
- pembangunan ekonomi;
- pengentasan kemiskinan;
- pembangunan infrastruktur.
5. Negara kesejahteraan dalam perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan kekayaan materi.
Kesejahteraan juga berkaitan dengan:
- terpenuhinya kebutuhan dasar;
- keadilan;
- keamanan;
- kehidupan sosial;
- moral;
- spiritualitas;
- kemaslahatan.
Hal ini berkaitan dengan konsep falah, yaitu keberhasilan atau kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat.
Karena itu, kesejahteraan dalam Islam mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan.
6. Negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila
Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan tujuan negara dan nilai Pancasila.
Keadilan sosial mengandung gagasan bahwa masyarakat harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
Contohnya:
- masyarakat memperoleh akses pendidikan;
- masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan;
- masyarakat memperoleh kesempatan bekerja;
- masyarakat miskin memperoleh perlindungan;
- pembangunan dilakukan di berbagai daerah.
7. Konsep Islami-Pancasilais
Dalam materi ini, Islami-Pancasilais dapat dipahami sebagai pendekatan yang mempertemukan nilai-nilai ekonomi Islam dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sistem ekonomi dan fiskal.
Nilai Islam yang dapat ditekankan:
Keadilan
→ tidak melakukan tindakan ekonomi yang merugikan pihak lain.
Amanah
→ mengelola harta dan keuangan dengan tanggung jawab.
Maslahah
→ mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
Zakat
→ membantu distribusi kekayaan kepada pihak yang berhak.
Wakaf
→ menyediakan manfaat sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Sedangkan nilai Pancasila meliputi:
Gotong royong
→ bekerja untuk kepentingan bersama.
Kemanusiaan
→ memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Demokrasi ekonomi
→ memberikan ruang bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Keadilan sosial
→ menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.
8. Contoh penerapan sistem fiskal yang berkeadilan
Contohnya dapat digambarkan seperti ini:
Contoh 1: Pendidikan
Pemerintah menggunakan anggaran negara untuk membangun sekolah dan memberikan dukungan pendidikan.
Tujuannya agar masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan.
Contoh 2: Kesehatan
Anggaran negara digunakan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa melihat latar belakang ekonominya.
Contoh 3: UMKM
Pemerintah memberikan program pemberdayaan, pelatihan, atau dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Tujuannya agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan.
Contoh 4: Zakat produktif
Lembaga zakat memberikan bantuan modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil.
Selain bantuan modal, penerima dapat diberikan pelatihan dan pendampingan.
Contoh 5: Wakaf produktif
Aset wakaf dikelola dalam kegiatan produktif. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan atau kesehatan.
9. Tantangan dalam sistem fiskal berbasis keadilan
Dalam penerapannya, terdapat berbagai tantangan.
a. Ketimpangan ekonomi
Perbedaan kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan.
b. Pengelolaan anggaran
Penggunaan anggaran harus diawasi agar sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi pemborosan.
c. Kepatuhan pajak
Sistem perpajakan membutuhkan kepatuhan masyarakat agar penerimaan negara dapat berjalan dengan baik.
d. Literasi keuangan
Masyarakat perlu memahami pengelolaan keuangan, termasuk instrumen zakat dan wakaf.
e. Perkembangan ekonomi digital
Digitalisasi menciptakan peluang baru tetapi juga membutuhkan penyesuaian regulasi dan pengawasan.
f. Koordinasi antar-lembaga
Program pemerintah dan lembaga sosial perlu dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan manfaatnya dapat lebih luas.
10. Hubungan seluruh materi BAB 11
Kalau disusun menjadi satu alur:
Sistem fiskal
↓
Negara memperoleh pendapatan
↓
Pendapatan dikelola melalui APBN
↓
Anggaran dialokasikan untuk masyarakat
↓
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ekonomi
↓
Kemiskinan dan ketimpangan diatasi
↓
Zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen sosial yang melengkapi
↓
Keadilan dan pemerataan diperkuat
↓
Kesejahteraan masyarakat meningkat
↓
Terwujud sistem fiskal yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan
Kesimpulan BAB 11
Sistem fiskal merupakan bagian penting dalam perekonomian karena mengatur bagaimana negara memperoleh dan menggunakan sumber daya keuangan. Dalam perspektif Pancasila, sistem fiskal diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, dalam ekonomi Islam terdapat berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Pajak dan zakat mempunyai dasar dan mekanisme yang berbeda. Pajak merupakan kewajiban berdasarkan hukum negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi muslim yang memenuhi syarat. Meskipun berbeda, keduanya dapat memiliki tujuan sosial yang beririsan dalam membantu masyarakat.
APBN mempunyai peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pengeluaran negara seharusnya diarahkan kepada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu persoalan yang dapat ditangani melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan pajak dan APBN, sedangkan instrumen Islam seperti zakat dan wakaf dapat memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Integrasi berbagai instrumen tersebut dapat membantu memperluas upaya peningkatan kesejahteraan.
Pada akhirnya, reformasi fiskal diperlukan agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan adil. Dalam kerangka Islami-Pancasilais, sistem fiskal dapat diarahkan pada nilai keadilan, amanah, gotong royong, kemaslahatan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Posting Komentar