BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF

 

A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Pengertian sistem keuangan

Sistem keuangan adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan dana dalam perekonomian.

Sederhananya, sistem keuangan menghubungkan pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Contohnya:

• masyarakat menyimpan uang di bank;
• bank menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat;
• perusahaan memperoleh dana untuk mengembangkan usaha;
• masyarakat melakukan investasi;
• lembaga keuangan menyediakan layanan pembayaran.

2. Fungsi sistem keuangan

Sistem keuangan memiliki beberapa fungsi utama:

a. Menghimpun dana
Mengumpulkan dana dari masyarakat atau pihak yang mempunyai kelebihan dana.

b. Menyalurkan dana
Menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, misalnya untuk usaha atau investasi.

c. Mempermudah transaksi
Membantu masyarakat melakukan pembayaran dan pemindahan dana.

d. Mendukung investasi
Menyediakan berbagai sarana agar dana dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

e. Mengelola risiko
Lembaga keuangan dapat membantu masyarakat dan perusahaan mengelola risiko keuangan.

f. Mendukung pertumbuhan ekonomi
Dana yang disalurkan kepada sektor produktif dapat membantu kegiatan usaha dan pembangunan.

---

3. Sistem keuangan konvensional

Sistem keuangan konvensional merupakan sistem keuangan yang menggunakan mekanisme dan instrumen berdasarkan sistem keuangan umum yang berlaku.

Salah satu karakteristik yang sering menjadi pembeda dengan sistem syariah adalah penggunaan bunga dalam produk tertentu.

Dalam sistem konvensional terdapat:

• bank konvensional;
• pasar modal;
• perusahaan asuransi;
• lembaga pembiayaan;
• dana pensiun;
• berbagai lembaga keuangan lainnya.

---

4. Kritik dari perspektif Islam

Islam tidak menolak kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan secara keseluruhan. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme transaksi yang digunakan.

Prinsip keuangan syariah mengharuskan transaksi memperhatikan:

• keadilan;
• keseimbangan;
• kemaslahatan;
• kejelasan akad;
• kehalalan objek;
• menghindari riba;
• menghindari gharar;
• menghindari maysir;
• menghindari kezaliman.

OJK menjelaskan bahwa transaksi perbankan syariah harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, risywah, dan objek haram. 

5. Kritik terhadap riba

Riba menjadi salah satu pembeda utama antara keuangan Islam dan keuangan konvensional.

Dalam perspektif Islam, riba dilarang karena sistem ekonomi Islam menghendaki hubungan ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan akad yang dibenarkan syariah.

Sebagai alternatif, keuangan syariah mengenal berbagai akad seperti:

• mudharabah;
• musyarakah;
• murabahah;
• ijarah;
• qardh.

---

6. Perspektif Pancasila

Sistem keuangan dalam konteks ekonomi Pancasila perlu diarahkan untuk mendukung:

• kesejahteraan masyarakat;
• pemerataan;
• pembangunan;
• ekonomi kerakyatan;
• akses keuangan;
• stabilitas ekonomi.

Jadi, ukuran keberhasilan sistem keuangan bukan hanya besarnya keuntungan lembaga keuangan, tetapi juga seberapa besar sistem tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

---

7. Titik temu Pancasila dan Islam

Pancasila dan prinsip ekonomi Islam dapat mempunyai titik temu dalam:

• keadilan;
• kepedulian terhadap masyarakat;
• pemerataan;
• tanggung jawab;
• kebersamaan;
• kesejahteraan.

Dengan demikian, sistem keuangan integratif berusaha memperhatikan aspek ekonomi sekaligus sosial dan moral.

---

B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional

1. Pengertian riba

Riba secara sederhana dapat dipahami sebagai tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu menurut syariah.

Larangan riba merupakan salah satu prinsip penting dalam keuangan Islam.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua keuntungan dalam perdagangan merupakan riba.

Keuntungan dari jual beli, misalnya, berbeda konsepnya dengan riba.

---

2. Mengapa riba dilarang?

Dalam perspektif ekonomi Islam, larangan riba berkaitan dengan:

• keadilan transaksi;
• perlindungan pihak yang bertransaksi;
• menghindari eksploitasi;
• mendorong kegiatan ekonomi yang produktif;
• menjaga keseimbangan hubungan ekonomi.

---

3. Reformasi sistem keuangan

Reformasi sistem keuangan adalah upaya memperbaiki sistem keuangan agar lebih:

• stabil;
• efisien;
• transparan;
• inklusif;
• aman;
• mampu menghadapi perubahan ekonomi.

Reformasi diperlukan karena sistem keuangan terus mengalami perubahan akibat:

• teknologi digital;
• globalisasi;
• perubahan perilaku masyarakat;
• perkembangan bisnis;
• perubahan kondisi ekonomi;
• munculnya risiko baru.

---

4. Digitalisasi keuangan

Perkembangan teknologi membuat layanan keuangan semakin mudah.

Contohnya:

• mobile banking;
• pembayaran digital;
• transfer elektronik;
• layanan investasi digital;
• pembiayaan digital.

Namun, digitalisasi juga membutuhkan:

• perlindungan konsumen;
• keamanan data;
• keamanan transaksi;
• literasi keuangan;
• pengawasan.

---

5. Prinsip reformasi dari perspektif Islam

Reformasi keuangan syariah tidak hanya mengejar perkembangan teknologi, tetapi juga mempertahankan:

• kepatuhan syariah;
• keadilan;
• transparansi;
• kemaslahatan;
• tanggung jawab.

Bank Indonesia melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 menempatkan penguatan industri keuangan syariah, optimalisasi pembiayaan syariah, serta perluasan literasi dan inklusi ekonomi-keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah. 

---

C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan

1. Pengertian perbankan syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. OJK mencantumkan antara lain akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, qardh, kafalah, hawalah, dan sharf. 

---

2. Fungsi perbankan syariah

Perbankan syariah memiliki fungsi:

• menghimpun dana masyarakat;
• menyalurkan pembiayaan;
• menyediakan layanan transaksi;
• mendukung kegiatan usaha;
• mendukung investasi;
• membantu perkembangan ekonomi.

---

3. Akad wadiah

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan keutuhannya.

Contoh sederhananya adalah produk simpanan tertentu yang menggunakan akad penitipan.

---

4. Akad mudharabah

Mudharabah merupakan kerja sama usaha ketika satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha berdasarkan kesepakatan akad.

Dalam penjelasan OJK, pihak pemilik modal menyediakan modal dan pihak lain bertindak sebagai pengelola dana. 

Contoh

Seseorang mempunyai modal tetapi tidak menjalankan usaha. Pihak lain mempunyai kemampuan mengelola usaha. Mereka melakukan kerja sama berdasarkan akad mudharabah.

---

5. Akad musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing memberikan porsi dana untuk usaha tertentu. 

Contoh

Dua orang sama-sama memberikan modal untuk membuka usaha. Keduanya kemudian menjalankan usaha sesuai kesepakatan.

---

6. Akad murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan keuntungan atau margin yang diketahui dan disepakati.

Contohnya dalam pembiayaan:

• bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah;
• kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah;
• harga dan margin disepakati sesuai akad.

---

7. Akad ijarah

Ijarah adalah akad pemanfaatan suatu barang atau jasa melalui mekanisme sewa.

Contohnya:

• sewa kendaraan;
• sewa properti;
• pembiayaan jasa tertentu sesuai akad.

---

8. Akad qardh

Qardh merupakan pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip kebajikan, dengan kewajiban mengembalikan pokok sesuai ketentuan akad.

---

9. Demokrasi keuangan

Demokrasi keuangan dapat dipahami sebagai keadaan ketika masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan.

Hal ini berarti layanan keuangan tidak hanya tersedia bagi:

• perusahaan besar;
• orang kaya;
• kelompok tertentu.

Tetapi juga dapat menjangkau:

• UMKM;
• masyarakat berpenghasilan rendah;
• masyarakat pedesaan;
• pelaku usaha kecil;
• kelompok yang sebelumnya belum memperoleh layanan keuangan.

---

10. Perbankan syariah dan UMKM

Perbankan syariah dapat mendukung UMKM melalui:

• pembiayaan modal;
• pembiayaan investasi;
• pembiayaan perdagangan;
• layanan pembayaran;
• pendampingan usaha tertentu.

Hal tersebut penting karena UMKM merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

---

D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian inklusi keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Jadi, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya lembaga keuangan, tetapi juga mampu menggunakan layanan tersebut secara aman dan bermanfaat.

---

2. Tujuan inklusi keuangan

Tujuannya antara lain:

• meningkatkan akses keuangan;
• meningkatkan kesejahteraan;
• mendukung usaha;
• meningkatkan kemampuan menabung;
• memperluas akses pembiayaan;
• mengurangi kesenjangan akses ekonomi.

---

3. Mustadh'afin

Mustadh'afin adalah kelompok yang berada dalam kondisi lemah atau rentan secara sosial dan ekonomi.

Contohnya dapat berupa:

• masyarakat miskin;
• kelompok berpendapatan rendah;
• pelaku usaha kecil yang sulit mendapatkan modal;
• masyarakat yang belum mempunyai akses keuangan.

Dalam perspektif Islam, kelompok yang lemah mendapat perhatian karena ekonomi tidak hanya bertujuan menguntungkan kelompok yang sudah kuat.

---

4. Lembaga keuangan mikro syariah

Lembaga keuangan mikro syariah menyediakan layanan keuangan dalam skala kecil dengan menggunakan prinsip syariah.

Layanan dapat berupa:

• pembiayaan usaha;
• simpanan;
• pembiayaan modal kerja;
• pembiayaan investasi;
• pendampingan usaha.

---

5. Manfaat lembaga keuangan mikro syariah

a. Membantu memperoleh modal

Masyarakat yang kesulitan memperoleh pembiayaan dapat memperoleh alternatif.

b. Mengembangkan usaha

Modal dapat digunakan untuk:

• membeli bahan baku;
• membeli peralatan;
• menambah produksi;
• memperluas usaha.

c. Meningkatkan pendapatan

Usaha yang berkembang dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha.

d. Menciptakan pekerjaan

Usaha yang berkembang dapat membutuhkan tenaga kerja tambahan.

e. Mengurangi ketergantungan

Masyarakat mempunyai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

---

6. Inklusi keuangan dan literasi keuangan

Inklusi keuangan = masyarakat mempunyai akses.

Literasi keuangan = masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan menggunakan layanan keuangan.

Keduanya harus berjalan bersama.

Karena akses tanpa pengetahuan dapat membuat seseorang menggunakan produk keuangan secara tidak tepat.

---

E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi

1. Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi moneter dan menjaga stabilitas ekonomi.

Bank Indonesia mempunyai kebijakan utama yang mencakup:

• kebijakan moneter;
• kebijakan makroprudensial;
• kebijakan sistem pembayaran. 

---

2. Tujuan kebijakan moneter

Menurut kerangka kebijakan Bank Indonesia, sasaran kebijakan moneter meliputi:

• inflasi yang rendah dan stabil;
• nilai tukar yang stabil;
• kondisi lalu lintas devisa yang mendukung stabilitas moneter. 

---

3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan.

Contoh sederhana

Jika harga berbagai kebutuhan naik terus:

• makanan;
• transportasi;
• pakaian;
• biaya pendidikan;
• kebutuhan rumah tangga,

maka daya beli masyarakat dapat menurun apabila pendapatan tidak meningkat sebanding.

---

4. Dampak inflasi

Inflasi dapat memengaruhi:

Konsumen

Biaya hidup meningkat.

Produsen

Biaya bahan baku dan produksi dapat meningkat.

Pekerja

Pendapatan riil dapat tertekan apabila kenaikan pendapatan lebih rendah daripada kenaikan harga.

Pemerintah

Pemerintah perlu memperhatikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

---

5. Nilai tukar

Nilai tukar menunjukkan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain.

Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi:

• harga barang impor;
• biaya bahan baku impor;
• ekspor;
• investasi;
• perdagangan internasional.

Bank Indonesia memasukkan stabilitas nilai tukar sebagai bagian dari sasaran kebijakan moneter. 

---

6. Stabilitas sistem keuangan

Stabilitas sistem keuangan berarti sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan menghadapi tekanan tanpa mengalami gangguan besar.

Hal ini penting karena gangguan pada sistem keuangan dapat memengaruhi:

• bank;
• perusahaan;
• masyarakat;
• investasi;
• kegiatan produksi;
• pembayaran.

---

7. Kebijakan makroprudensial

Makroprudensial berfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan, terutama untuk menjaga ketahanan dan mengurangi risiko sistemik.

Bank Indonesia menyebut sasaran kebijakan makroprudensial antara lain kredit atau pembiayaan yang optimal, ketahanan sistem keuangan, serta keuangan yang inklusif dan hijau. 

---

8. Kebijakan sistem pembayaran

Sistem pembayaran juga menjadi bagian penting dari sistem moneter modern.

Sistem pembayaran harus:

• cepat;
• mudah;
• aman;
• efisien;
• dapat dipercaya.

Bank Indonesia menempatkan sistem pembayaran sebagai salah satu kebijakan utama bersama kebijakan moneter dan makroprudensial. 

---

9. Perspektif integratif

Dalam perspektif integratif, kebijakan moneter tidak hanya dilihat dari angka inflasi atau nilai tukar.

Tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap:

• masyarakat;
• daya beli;
• UMKM;
• sektor produktif;
• pemerataan;
• kesejahteraan.

Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan keadilan sosial perlu dipertimbangkan secara bersama.

---

F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional

1. Pengertian zakat

Zakat adalah kewajiban bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak.

Zakat memiliki dimensi:

• ibadah;
• sosial;
• ekonomi;
• distribusi kekayaan.

---

2. Fungsi ekonomi zakat

Zakat dapat berperan dalam:

• membantu masyarakat miskin;
• memenuhi kebutuhan dasar;
• mengurangi kesenjangan;
• membantu modal usaha;
• meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Zakat konsumtif

Diberikan untuk memenuhi kebutuhan langsung.

Contohnya:

• makanan;
• pakaian;
• kebutuhan sehari-hari.

Zakat produktif

Dikelola untuk membantu penerima mengembangkan sumber pendapatan.

Contohnya:

• modal usaha kecil;
• peralatan usaha;
• pelatihan;
• program pemberdayaan.

---

3. Pengertian wakaf

Wakaf adalah tindakan menyerahkan atau menahan harta untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan wakaf dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Wakaf tidak hanya berbentuk:

• tanah;
• masjid;
• makam.

Dalam perkembangan modern, objek wakaf juga dapat berupa:

• uang;
• surat berharga;
• aset produktif;
• benda bergerak tertentu.

Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan wakaf modern mencakup wakaf uang dan berbagai aset produktif. 

---

4. Wakaf produktif

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan manfaat atau surplus secara berkelanjutan.

BWI menjelaskan bahwa orientasi wakaf produktif adalah membuat aset wakaf menghasilkan surplus yang kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan. 

Contoh

Tanah wakaf:

Tidak produktif:
Tanah hanya dibiarkan kosong.

Produktif:
Tanah dikelola untuk kegiatan pertanian atau usaha yang halal.

Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk:

• pendidikan;
• kesehatan;
• kegiatan sosial;
• membantu masyarakat;
• pengembangan aset wakaf.

---

5. Perbedaan zakat produktif dan wakaf produktif

Ini penting untuk dipahami.

Zakat produktif	Wakaf produktif
Fokus pada pemberdayaan mustahik	Fokus pada pengembangan aset wakaf
Dana diberikan kepada penerima yang berhak	Aset wakaf dikelola oleh nazhir
Tujuan membantu penerima menjadi lebih mandiri	Tujuan menghasilkan manfaat berkelanjutan
Contoh: modal usaha mustahik	Contoh: tanah wakaf dikelola menjadi usaha

BWI juga menjelaskan bahwa perbedaan utama terletak pada fokusnya: zakat produktif berfokus pada mustahik, sedangkan wakaf produktif berfokus pada pengembangan aset wakaf. 

---

6. Manfaat wakaf produktif

Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung:

Pendidikan

• sekolah;
• pesantren;
• beasiswa;
• fasilitas pendidikan.

Kesehatan

• klinik;
• fasilitas kesehatan;
• program kesehatan masyarakat.

Ekonomi

• UMKM;
• pertanian;
• perdagangan;
• usaha produktif.

Sosial

• bantuan masyarakat;
• pemberdayaan kelompok miskin;
• fasilitas umum.

BWI menjelaskan bahwa surplus dari wakaf produktif dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kebutuhan masyarakat lainnya. 

---

7. Hubungan zakat, wakaf, dan sistem keuangan

Zakat dan wakaf dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Hubungannya dapat digambarkan:

Zakat → membantu dan memberdayakan mustahik

Wakaf → mempertahankan aset dan menghasilkan manfaat berkelanjutan

Keuangan syariah → menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan sesuai prinsip syariah

Ketiganya dapat saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

8. Mengapa disebut sistem moneter non-konvensional?

Zakat dan wakaf bukan instrumen moneter konvensional seperti kebijakan suku bunga atau operasi moneter.

Namun, keduanya dapat memberikan dampak ekonomi melalui:

• redistribusi kekayaan;
• peningkatan daya beli kelompok yang membutuhkan;
• pemberdayaan usaha;
• penciptaan lapangan kerja;
• pembiayaan kegiatan sosial;
• pengembangan aset produktif.

Jadi istilah “non-konvensional” dalam bab ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen ekonomi-sosial berbasis syariah yang dapat melengkapi sistem ekonomi dan keuangan, bukan menggantikan seluruh fungsi kebijakan moneter.