BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

  A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Pengertian Kebijakan Ekonomi Integratif Kebijakan ekonomi integratif adalah kebijakan yang berusaha menghubungkan berbagai aspek ekonomi agar dapat berjalan secara bersama-sama, seperti  pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta nilai-nilai moral dan agama . Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, tetapi juga bagaimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pendekatan integratif berarti pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan atau pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial, lingkungan, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2. Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu dasar konstitusional penting dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat (1) menyatak...

  A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif 1. Pengertian Ekonomi Sosial Pasar Ekonomi sosial pasar atau  Social Market Economy  merupakan sistem ekonomi yang berusaha menggabungkan  mekanisme pasar  dengan  tanggung jawab sosial negara . Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tetap memberikan ruang yang besar bagi pasar, persaingan, kepemilikan pribadi, dan kegiatan usaha, tetapi negara tetap memiliki peran untuk menciptakan aturan, menjaga persaingan, serta memberikan perlindungan sosial. Jerman secara resmi menggunakan prinsip ekonomi sosial pasar. Pemerintah Jerman menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan ruang bagi kekuatan pasar, tetapi dibatasi oleh kebijakan sosial untuk mencegah dampak sosial yang dianggap merugikan. Negara juga bertugas menciptakan kerangka persaingan yang berfungsi dengan baik dan menyeimbangkan berbagai kepentingan.  Dengan demikian, ekonomi sosial pasar dapat dipa...